SALAM PAPUA (TIMIKA) - Sejumlah warga dari kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, mengeluhkan layanan sosial dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai telah mandek sejak adanya covid-19.

Menagawan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Menuel Jhon Magal menyampaikan pihaknya menerima langsung keluhan dari masyarakat Banti, bahwa saat terjadi longsor beberapa waktu lalu tidak ada tanggap darurat dari PTFI. Masyarakat yang berupaya sendiri membayar ekskavator untuk melakukan pembersihan.

"Kami dengar langsung keluhan dari masyarakat di Banti," ungkap Menuel yang didampingi Wakil Direktur Lemasa Mesak Bugaleng dan pelaku sejarah Lemasa Bosco Pogolamun, Jumat (27/10/2023).

Disampaikan bahwa wilayah Banti merupakan wilayah community development ring 1. Sebab di wilayah itu merupakan area PTFI dan seluruh kampung yang ada di sekitarnya merupakan stakeholder ring 1. Karena itu PTFI harus tetap memberikan tanggungjawab moral dan sosial tanpa beralasan bahwa masyarakat Banti dan sekitarnya merupakan masyarakat milik pemerintah. PTFI harus lebih memperhatikan masyarakat di Banti dengan memberi pelayanan sosial, karena penghasilan PTFI yang dikeruk dari alam warga Banti sudah sangat luar biasa.

"Jangan Freeport limpahkan bahwa masyarakat di Banti dan sekitarnya adalah milik dan tanggung jawab pemerintah. Kalau ada pemikiran seperti itu sangat keliru. Yang benar adalah tanggungjawab sosial dan moral itu harus dari PTFI dan community development," katanya.

Menurut dia, masyarakat Banti mengaku proyek tiga kampung sejak tahun 2020 tidak lagi dijalankan. Untuk itu PTFI diminta mengaktifkannya kembali. PTFI juga harus mengaktifkan kembali honor dari Kepala-Kepala suku serta menyediakan kembali transportasi bagi masyarakat yang hendak pulang dan pergi ke Timika.

"Pelayanan Freeport bagi masyarakat tidak boleh terhenti, karena operasi Freeport tetap jalan terus. Masyarakat di Banti dan sekitarnya tidak sebanyak karyawan Freeport sehingga harus diperhatikan lebih," ujarnya.

Di samping itu, dia menambahkan, masyarakat Banti juga ingin membuka akses khusus untuk berkebun karena susah bertahan hidup jika tidak berkebun.

Harapan lain dari masyarakat Banti ialah agar Kapolres dan Dandim Mimika mengevaluasi keamanan di Banti.

"Masyarakat masih hidup dalam ketakutan, makanya kami minta tolong supaya Kapolres dan Dandim bisa evaluasi terkait pengamanan di Banti supaya masyarakat bisa bebas berkebun dan melakukan hal-hal lainnya," tutupnya.

Sementara saat salampapua.com meminta tanggapan kepada pihak PTFI, VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati mengungkapkan, diketahui bersama, Kampung Waa-Banti di Distrik Tembagapura pernah mengalami dua kali gangguan keamanan yakni pada tahun 2017 dan 2019, serta memasuki masa pandemi covid-19 tahun 2020 yang membuat warga Kampung Waa-Banti terpaksa dievakuasi meninggalkan kampung mereka.

Di akhir tahun 2021 PTFI mendukung masa recovery Kampung Waa-Banti dengan memperbaiki jaringan listrik dan air bersih bersih serta infrastruktur kampung.

Pada tahun 2022, Pemerintah membangun Rumah Sakit di daerah tersebut yang didukung PTFI dan YPMAK, serta diresmikan pada bulan September 2023 yang hingga saat ini telah melayani lebih dari 1000 pasien.

Dan memasuki tahun 2023, PTFI juga telah memulai perbaikan jalan dan jembatan di kampung Waa-Banti, serta mengaktivasi program ekonomi masyarakat sebagai bagian dari normalisasi di kampung tersebut sejak gangguan keamanan di tahun 2017, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, ujar Katri kepada salampapua.com, Senin (30/10/2023).

Penulis : Acik

Editor : Jimmy