SALAM PAPUA (TIMIKA) - Sebanyak 18 pusat dapur sehat akan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika. Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran program MBG Kabupaten Mimika yang digelar di salah satu hotel di Timika, Selasa (15/4/2025).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW SKKP), Dr. drg. Aloysius Giyai, menyampaikan bahwa telah ditetapkan 18 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Timika. Dari jumlah tersebut, 12 dapur akan dibangun baru, sementara 6 lainnya merupakan dapur yang telah direnovasi.

"Barangkali masyarakat bertanya-tanya, apa kaitan SKKP dengan MBG? Di sini saya tegaskan bahwa SKKP merupakan lembaga sayap dari Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit. Namun, seluruh proses produksi MBG akan dilaksanakan oleh masyarakat sipil," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, proses penyediaan makanan bergizi akan memanfaatkan pangan lokal dari petani dan peternak setempat.

Pengelolaan dapur sehat akan dipercayakan kepada masyarakat, baik yang berada di lingkungan gereja maupun kampung, selama mereka berkoordinasi dengan SKKP setempat dan mengikuti standar dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dalam pelaksanaannya nanti, akan ada 47 relawan yang terlibat. Selain itu, BGN akan menugaskan tiga orang, yakni manajer, tenaga akuntansi, dan ahli gizi,” lanjut Aloysius.

Dalam waktu dekat, dapur sehat Mimika ditargetkan sudah dapat melayani sekitar 62.000 penerima manfaat, mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK.

“Salah satu dapur sehat di Mimika akan dibangun di dekat Pohon Jomblo Irigasi. Saat ini, kami sedang mempersiapkan peletakan batu pertamanya. Kami juga sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pelaksanaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD DKPP Mimika, Jhonny Stignal Beanal, menyampaikan bahwa saat ini 18 dapur sehat tersebut difokuskan pada lima distrik di wilayah kota

“Untuk wilayah pesisir dan pegunungan, pelaksanaannya akan menunggu hasil evaluasi dan juknis. Saat ini, prioritas diberikan kepada wilayah yang mudah dijangkau,” tutup Jhonny.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi