SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
Kabupaten Mimika, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari
pengawasan terhadap program dan anggaran infrastruktur tahun berjalan.
Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom,
mengungkapkan bahwa berdasarkan pemaparan dari Dinas PUPR, total anggaran yang
dikelola pada tahun 2025 mencapai Rp 1,005 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp
991 miliar bersumber dari APBD, sementara Rp 14,6 miliar berasal dari dana
Otonomi Khusus (Otsus). Namun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas PUPR
tidak mendapatkan alokasi akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“PUPR menyampaikan kepada kami bahwa tahun ini tidak ada DAK
karena ada efisiensi dari pusat. Tapi total anggaran mereka tetap besar, lebih
dari Rp 1 triliun,” jelas Elinus.
Dalam kesempatan tersebut, Elinus menegaskan pentingnya
keberpihakan terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam
pelaksanaan proyek-proyek dengan skema Pengadaan Langsung (PL).
“Kami minta agar proyek PL diberikan ke kontraktor OAP.
Mereka juga perlu diberi kepercayaan, apalagi anggaran Otsus memang
diperuntukkan untuk memberdayakan orang asli Papua,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV, Abrian Katagame,
menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
oleh BPBJ agar mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2019.
Dalam beleid tersebut, dinyatakan bahwa pengadaan pekerjaan di bawah Rp 2
miliar harus diprioritaskan untuk pelaku usaha OAP.
“Kalau pengadaan di bawah dua miliar, itu harus terbatas dan
wajib melibatkan OAP. Di atas dua miliar baru terbuka,” ungkap Abrian.
Ia juga meminta agar BPBJ melakukan verifikasi ketat
terhadap perusahaan yang mengatasnamakan OAP, namun kenyataannya dikendalikan
oleh pihak lain.
“Jangan sampai hanya pinjam nama. Kami minta BPBJ lebih
selektif agar yang betul-betul diberdayakan adalah OAP,” tandasnya.
Lebih lanjut, Abrian menegaskan bahwa Komisi IV tetap
mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mimika terkait pembangunan
dari kampung ke kota sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
“DPRK juga berkomitmen mendorong program pembangunan dari
kampung ke kota agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,”
pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
