Serapan APBD Mimika 2026 Masih Rendah, OPD Didesak Genjot Program Untuk Hindari SiLPA Besar

Serapan APBD Mimika 2026 Masih Rendah, OPD Didesak Genjot Program Untuk Hindari SiLPA Besar Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau (kiri), dan PJ Sekda Mimika, Abraham Kateyau (kanan) (salampapua.com/Acik)

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, khususnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera mempercepat realisasi program pembangunan. Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan menghindari tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan keprihatinannya terhadap lambatnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun. Ia meminta Bupati Mimika segera memerintahkan seluruh OPD untuk mengeksekusi program-program yang telah dianggarkan.

"Kita harapkan supaya Bapak Bupati memerintahkan OPD supaya cepat menjalankan anggaran ini," ujar Primus usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Mako Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah, Mile 32 Timika, Rabu (1/7/2026).

Primus menekankan bahwa percepatan pelaksanaan program harus dilakukan sejak dini. Jika penundaan berlanjut hingga akhir tahun, dikhawatirkan pekerjaan akan dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target penyerapan sebelum penutupan buku anggaran. Hal tersebut berpotensi menghasilkan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.

"Kita tidak ingin pekerjaan dilakukan dengan buru-buru karena bisa mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Makanya kami harapkan semua OPD harus bekerja cepat dan terukur," tegasnya.

Realisasi Keuangan Baru Capai 25 Persen

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau mengakui bahwa capaian realisasi anggaran hingga tanggal 28 Juni 2026 masih tergolong rendah. Data menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 17 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 25 persen.

Abraham menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang menghambat percepatan belanja adalah adanya sejumlah program yang masih tersendat dalam proses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Yang menjadi kendala, karena banyak program macet di LPSE. Sehingga diharapkan kendala ini bisa terselesaikan secepatnya agar pekerjaan dapat segera dimulai," kata Abraham.

Dengan sisa waktu semester kedua tahun 2026, baik pihak eksekutif maupun legislatif berharap adanya sinergi kuat untuk memecah kemacetan pengadaan dan memastikan program pembangunan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Mimika.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy