SALAM PAPUA (TIMIKA) – Sebanyak 180 karyawan Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja pada salah satu perusahaan kontraktor di area PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadukan dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah dengan perjanjian kerja kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Selasa (17/11/2026).
Para karyawan yang bekerja sebagai tenaga keamanan dan operator lalu lintas untuk mengatur keluar-masuk kendaraan karyawan PTFI di sejumlah terminal tersebut mengaku menerima upah kurang dari Rp10 juta per bulan. Padahal, menurut perhitungan mereka berdasarkan beban kerja dan kesepakatan awal, upah yang seharusnya diterima mencapai Rp14 juta.
Dalam pertemuan dengan Komisi III, perwakilan pekerja menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun tanpa penyelesaian, meskipun mereka mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada manajemen perusahaan kontraktor, manajemen PTFI, hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika.
"Hingga saat ini upah yang kami terima kurang dari Rp10 juta, sedangkan berdasarkan perhitungan dan beban kerja, seharusnya kami menerima Rp14 juta," ujar salah satu perwakilan karyawan.
Para pekerja yang telah mengabdi selama dua hingga enam tahun itu juga mengungkapkan bahwa sejak awal bekerja telah ada perjanjian kerja yang mengatur hak dan kesepakatan upah. Namun, mereka menilai sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut belum direalisasikan sebagaimana mestinya.
"Sejak bekerja di perusahaan tersebut, sudah ada perjanjian kerja termasuk kesepakatan upah. Namun, seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut tidak terealisasi hingga saat ini. Ada beberapa hak karyawan yang tidak terpenuhi dan kami menilai itu tidak layak, makanya kami butuh kejelasan," tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi mediasi antara para pekerja dan perusahaan. Komisi III juga akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen perusahaan, Disnakertrans, serta pihak terkait lainnya.
"Hari ini ada saudara-saudara kita dari salah satu perusahaan kontraktor. Kami dari Komisi III siap menjembatani perusahaan dan para karyawan untuk mediasi. Nanti kami juga akan mengundang Disnakertrans dan pihak terkait," kata Herman usai menerima aspirasi para pekerja di ruang pertemuan Komisi III.
Ia menegaskan, status para pekerja sebagai OAP menjadi salah satu perhatian Komisi III dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, terutama terkait kejelasan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Herman juga menyoroti perlunya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mimika. Menurutnya, pengawasan dan intervensi pemerintah diperlukan agar keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat lokal, termasuk dalam hal perlindungan tenaga kerja.
"Kalau pengawasan dan intervensi dari pemerintah tidak kuat, maka tidak ada dampak apa pun tentang keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika. Padahal kita harapkan keberadaan perusahaan itu harus memberikan dampak langsung untuk daerah, dan pekerja kita tidak menjadi korban," tegasnya.
Melalui mediasi yang akan difasilitasi DPRK Mimika, para pekerja berharap perusahaan segera memberikan kejelasan terkait pembayaran upah dan pemenuhan hak-hak sesuai perjanjian kerja.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi