SALAM PAPUA (NABIRE) – Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, mengajak delapan bupati di wilayah Papua Tengah memperkuat persatuan dan membangun kekuatan bersama dalam memperjuangkan hak-hak keuangan daerah dari pemerintah pusat.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) bersama delapan kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Kamis (5/11/2026).
Dalam arahannya, Meki mengatakan rapat kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meletakkan fondasi pembangunan yang lebih kuat melalui penyelarasan program dan perumusan langkah strategis bagi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, salah satu agenda penting yang dibahas adalah sinkronisasi program pembangunan tahun 2027 agar tidak terjadi tumpang tindih antara program pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Pada program tahun 2027 ini, apabila bupati sudah masuk kerja, gubernur tidak perlu masuk lagi ke sini. Gubernur bekerja di sebelah. Begitu juga sebaliknya. Kita harus melakukan sinkronisasi data dan program sehingga masing-masing bisa fokus pada tugasnya," ujarnya.
Selain sinkronisasi program, Meki menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya belum diterima daerah sesuai dengan potensi dan perhitungan yang diharapkan. Ia menyebutkan, sejumlah komponen penerimaan, termasuk royalti dan pajak air permukaan, perlu diperjelas mekanisme perhitungan serta penyalurannya.
Ia memperkirakan, apabila seluruh perhitungan dan penyaluran berjalan sesuai harapan, setiap kabupaten berpotensi memperoleh DBH sekitar Rp380 miliar lebih pada tahun ini. Sementara untuk tahun depan, ekspektasi penerimaan diperkirakan mencapai Rp500 miliar per kabupaten.
"Tetapi ini juga kita tidak tahu. Makanya, sebelum BPK keluar, kita undang untuk membahas strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Lebih teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Kepala BPKD," katanya.
Meki menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu keputusan pemerintah pusat, tetapi harus memperjuangkan hak-hak daerah secara bersama-sama. Menurutnya, perjuangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri akan sulit menghasilkan kekuatan yang memadai.
"Kadang-kadang kita hanya menerima apa yang mereka kasih, tetapi kita tidak berjuang. Ada juga kabupaten yang merasa diri hebat dan pergi berjuang sendiri. Tidak akan pernah dijawab. Maka itu, kita butuh kekuatan besar," tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala daerah di Papua Tengah membangun kesatuan langkah karena yang diperjuangkan bukan permintaan tambahan, melainkan hak daerah yang harus dikembalikan sesuai ketentuan.
"Karena kita tidak minta sesuatu, tetapi kita minta hak kita dikembalikan. Maka itu, ini yang perlu kita ubah," ujarnya.
Selain persoalan keuangan daerah, Meki juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya angka putus sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah.
Ia meminta pemerintah kabupaten memperkuat validitas data pendidikan, termasuk memastikan data yang disampaikan setiap sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Puji Tuhan, sekarang mulai menurun, tetapi angka putus sekolah ini masih menjadi salah satu hal yang perlu kita bicarakan ke depan. Harus ada data yang akurat supaya tidak ada lagi kepala sekolah yang membuat data fiktif," katanya.
Menurutnya, persoalan data pendidikan perlu menjadi perhatian bersama karena turut memengaruhi penilaian pembangunan manusia di setiap kabupaten dan secara keseluruhan di Papua Tengah.
Dalam rapat kerja tersebut, pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi Dana Transfer (DT), penanganan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program pembangunan.
Meki berharap seluruh persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan secara bertahap melalui kesepakatan bersama.
"Kita bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita akan selesaikan semua hal. Tetapi satu selesai, kita lanjut ke yang berikut dan yang berikut dan seterusnya," tegasnya.
Ia mengajak seluruh kepala daerah memanfaatkan forum tersebut untuk menyepakati langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan tahun 2027.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
