SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika berencana melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Langkah tersebut diambil menyusul masih adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait implementasi Perda yang bersifat afirmatif bagi pelaku usaha OAP tersebut.
Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Muh. Jambia Wadan Sao mengatakan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2024 pada prinsipnya disusun sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat OAP, khususnya dalam memperkuat dan memberdayakan pelaku UMKM lokal agar mampu berkembang dan bersaing secara ekonomi.
"Perda ini merupakan kebijakan afirmatif yang diberikan kepada Orang Asli Papua dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Namun perlu dipahami bahwa perda ini bukanlah aturan yang bertujuan untuk mendiskriminasi atau melarang masyarakat non OAP untuk berusaha," ujar Jambia saat dikonfirmasi salampapua.com, Selasa malam (10/11/2026).
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir muncul pro dan kontra terkait pengaturan sejumlah komoditas yang menjadi ruang usaha prioritas bagi OAP, seperti pinang, umbi-umbian, sagu, tanaman obat herbal lokal, aksesoris khas daerah, dan noken.
Sebagian masyarakat OAP menghendaki agar komoditas-komoditas tersebut hanya dijual oleh OAP sebagaimana semangat perlindungan yang diatur dalam Perda.
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa implementasi kebijakan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
"Karena adanya berbagai pandangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan DPRK sebagai lembaga yang bersama-sama menyusun dan menetapkan perda ini. Tujuannya untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai substansi dan arah pelaksanaan regulasi dimaksud," katanya.
Jambia menjelaskan, koordinasi tersebut juga menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa dalam aksi yang berlangsung di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu.
Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2024, khususnya terkait pengaturan komoditas yang menjadi bagian dari perlindungan usaha bagi OAP.
"Pemerintah menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan membahasnya bersama DPRK agar implementasi perda dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yakni melindungi dan memberdayakan UMKM OAP, sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
