Pemkab Mimika Dukung PSN, Minta Beban Pelaksanaan Tidak Sepenuhnya Ditanggung Daerah Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat menghadiri kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Aula BPKAD Mimika, Jumat (20/11/2026)(Salampapua.com/Evita)

Pemkab Mimika Dukung PSN, Minta Beban Pelaksanaan Tidak Sepenuhnya Ditanggung Daerah

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya. Namun, pemerintah daerah berharap pembagian tanggung jawab dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara proporsional agar pelaksanaannya tidak membebani daerah secara berlebihan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, saat menghadiri kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., di Aula BPKAD Mimika, Jumat (20/11/2026).

Emanuel menjelaskan, sejumlah program prioritas nasional di Mimika telah menunjukkan perkembangan positif. Program Sekolah Rakyat, misalnya, telah memasuki tahap persiapan pembangunan dengan dukungan lahan yang disediakan pemerintah daerah. Saat ini, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisiknya.

Selain itu, program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan mulai beroperasi di sejumlah lokasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan perkembangan dengan beroperasinya 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Mimika.

Sementara itu, pengembangan Kampung Nelayan dipusatkan di kawasan pesisir Distrik Mimika Barat dan terus mendapat dukungan pemerintah daerah.

Meski demikian, Emanuel mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut. Salah satunya berkaitan dengan pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaan yang dalam praktiknya dinilai lebih banyak dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Padahal sesuai konsep awalnya, proyek strategis nasional merupakan program pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Karena itu, Pemkab Mimika berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sinkronisasi, khususnya dalam pembagian peran, tanggung jawab, serta dukungan pembiayaan setiap program.

Menurut Emanuel, kejelasan pembagian tanggung jawab diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sesuai kewenangannya tanpa harus menanggung beban tambahan yang berlebihan.

"Kami berharap ada sinkronisasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan program. Dengan begitu, program strategis nasional dapat berjalan optimal tanpa membebani pemerintah daerah secara berlebihan," pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi