SALAM PAPUA (EDITORIAL) – Akhir-akhir ini semakin menguat wacana pembentukan Kotamadya untuk Kabupaten Mimika. Namun pertanyaannya, apakah yang dimaksud adalah hanya perubahan status dari Kabupaten menjadi Kotamadya tanpa memecah wilayah menjadi dua daerah? Atau, perubahan dalam arti pemekaran dari Kabupaten Mimika menjadi dua daerah, yakni Kotamadya (Timika ?) dan Kabupaten Mimika (Kabupaten Induk)?

Untuk opsi pertanyaan pertama, yang jelas hingga saat ini belum ada payung hukum atau undang-undang yang mengatur hal tersebut. Jadi itu merupakan wacana yang tidak dapat diwujudkan.

Sementara untuk opsi pertanyaan kedua, itu membutuhkan pembahasan yang cukup panjang dan detail agar memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh atau komprehensif.

Wacana pembentukan Kotamadya (Timika ?) dari sebagian wilayah Kabupaten Mimika bukan hanya melakukan demonstrasi, diskusi publik dan perdebatan politik. Namun lebih dari itu, semua elemen dengan potensi dan Tupoksinya masing-masing perlu melakukan kajian hukum, administrasi, dan kelayakan ekonomi yang terukur berdasarkan aturan yang berlaku, untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah dan DPRK, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di Pusat.

Sebab pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah Mimika sudah berkembang menjadi kawasan perkotaan, melainkan apakah wilayah yang diusulkan memenuhi syarat pembentukan daerah otonom baru dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik daripada kondisi saat ini?

Syarat Baku Pemekaran Berdasarkan Undang-Undang

Landasan utama pembentukan daerah baru (seperti halnya Kotamadya) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 32–37. Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan, dengan persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, dan persyaratan administratif.

Pembentukan daerah baru tidak cukup hanya melalui keputusan bupati atau peraturan daerah. Prosesnya harus mengikuti tahapan dan mekanisme pemerintah pusat sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk pembentukan daerah Kotamadya, berikut beberapa hal yang harus dipersiapkan:

1. Pasal 35 ayat (4) menetapkan cakupan wilayah paling sedikit empat kecamatan (Distrik).
2. Pasal 35 ayat (6) juga mengatur usia minimal tujuh tahun bagi kabupaten/kota dan lima tahun bagi kecamatan (Distrik) yang menjadi cakupan daerah baru, terhitung sejak pembentukannya.
3. Persyaratan kewilayahan lainnya meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, serta cakupan wilayah.
4. Kapasitas daerah dinilai berdasarkan faktor geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Batas wilayah harus dapat dibuktikan melalui titik koordinat pada peta dasar.

Ketentuan ini berarti calon Kotamadya tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan pusat kota. Seluruh wilayah yang diusulkan harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan, jika 4 Distrik dari 18 Distrik di Kabupaten Mimika ini diambil menjadi bagian dari upaya pembentukan Kotamadya, maka perlu dipertimbangkan apakah Distrik-Distrik yang tersisa di Kabupaten Induk (Kabupaten Mimika) memiliki cukup kemampuan untuk mandiri baik secara ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, dan indikator penting lainnya.

Termasuk jika ada wacana untuk memekarkan Distrik-Distrik dengan jumlah penduduk yang besar di dalam 18 Distrik tersebut, maka akan mempanjang durasi proses pemekaran menjadi Kotamadya.

Apa yang Dimiliki Kabupaten Mimika Saat Ini ?

Mimika mempunyai sejumlah modal yang masih harus diuji dalam kajian pembentukan Kotamadya. Sebab potensi ekonomi Kabupaten Mimika yang besar saat ini bukan dengan sendirinya sebagai jaminan pembentukan Kotamadya. Namun ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan:

1. Secara Geografis, Mimika belum memiliki Data 4 Kecamatan (Distrik) yang ditetapkan sebagai wilayah Kotamadya.
2. Mimika belum Mimika Data Kependudukan yang pasti dan rigid dari 4 Kecamatan yang akan ditetapkan sebagai wilayah Kotamadya. Data Penduduk dari Data resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika mencatat jumlah penduduk 325.596 jiwa pada Semester I 2026. Angka ini dapat menjadi dasar awal untuk menilai distribusi penduduk dan kebutuhan pelayanan, tetapi bukan otomatis jumlah penduduk calon Kotamadya. Jumlah yang relevan harus dihitung kembali berdasarkan kecamatan yang benar-benar diusulkan masuk ke wilayah Kotamadya.
3. Dari sisi fiskal, Mimika belum memiliki Data Keuangan Kotamadya yang akan ditetapkan. APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebesar Rp 6,164 Triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan skala aktivitas pemerintahan dan fiskal kabupaten, tetapi tidak dapat langsung dianggap sebagai kemampuan keuangan Kotamadya baru.
4. Mimika belum memiliki Data Pendapatan, belanja wajib, aset, kewajiban, serta pembiayaan pelayanan yang dipetakan berdasarkan pembagian wilayah dan kewenangan setelah pemekaran.
5. Mimika belum memiliki Data aktivitas perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur perkotaan, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pertambangan dan jasa pendukungnya yang dipetakan berdasarkan pembagian wilayah dan kewenangan setelah pemekaran.
6. Mimika belum memiliki Data kesempatan kerja, akses pelayanan, pendapatan asli daerah, dan kebutuhan investasi yang dipetakan berdasarkan pembagian wilayah dan kewenangan setelah pemekaran.

Apa yang Harus Dipersiapkan Sekarang?

Pertama, Pemerintah Kabupaten bersama DPRK, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tokoh adat, akademisi, dan perwakilan masyarakat perlu membentuk tim kajian independen. Kajian harus menjawab apakah pembentukan Kotamadya benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan, dan efisiensi pemerintahan.

Kedua, petakan calon wilayah Kotamadya berdasarkan kecamatan (Distrik) yang memenuhi syarat usia, jumlah penduduk, batas wilayah, dan persyaratan lain.

Pada saat yang sama, hitung dampak pemekaran terhadap Kabupaten Induk agar distrik yang tidak masuk Kotamadya tidak kehilangan kemampuan fiskal dan akses pelayanan dasar.

Ketiga, susun proyeksi keuangan terpisah. Hitung potensi pendapatan calon Kotamadya, biaya pembentukan perangkat daerah, kebutuhan pegawai, pembangunan kantor dan fasilitas pelayanan, serta konsekuensi pembagian aset dan kewajiban. Anggaran yang besar saat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keberlanjutan fiskal setelah pemekaran.

Keempat, siapkan seluruh persyaratan administratif dan tahapan pembentukan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 serta ketentuan pelaksanaannya.

Kelima, Pemerintah perlu memastikan proses memperoleh persetujuan dan penilaian yang disyaratkan, termasuk keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah terkait. Semua data harus terbuka agar publik dapat menilai manfaat, risiko, dan kesiapan calon kota secara objektif.

Pemekaran dan Peluang Porsi Pegawai serta Pejabat OAP

Pertanyaan yang paling mendasar adalah: apakah pembentukan Kotamadya akan memperluas kesempatan OAP untuk bekerja, menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, dan ikut menentukan arah pembangunan di tanahnya sendiri?

Pertanyaan ini relevan karena pembentukan daerah otonom baru biasanya membutuhkan organisasi pemerintahan, perangkat daerah, tenaga administrasi, tenaga teknis, serta pegawai yang menjalankan pelayanan publik.

Namun, jika Kotamadya benar-benar dibentuk, kebutuhan aparatur harus dihitung untuk dua pemerintahan, yakni Kotamadya dan Kabupaten Mimika yang tetap berdiri sebagai daerah induk.

Secara teori, situasi tersebut dapat membuka kesempatan pengisian formasi baru. Akan tetapi, jumlah formasi tidak boleh disamakan dengan jumlah pegawai yang otomatis menjadi lowongan bagi pelamar baru. Sebagian kebutuhan dapat dipenuhi melalui pengalihan ASN yang sudah ada, penataan organisasi, atau pengisian jabatan sesuai ketentuan kepegawaian.

UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 41, mengatur penyiapan serta pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi ketika daerah persiapan dibentuk. Artinya, pemekaran tidak hanya menciptakan kebutuhan rekrutmen, tetapi juga membutuhkan penataan pegawai yang sudah ada.

Pemerintah perlu membedakan sedikitnya tiga kelompok kebutuhan pegawai:

1. ASN yang dialihkan dari kabupaten induk. Pegawai yang sudah bekerja dapat ditata untuk menjalankan fungsi pemerintahan kota baru. Mereka bukan otomatis lowongan baru.
2. Formasi baru yang benar-benar dibutuhkan. Rekrutmen hanya dilakukan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, anggaran, serta penetapan kebutuhan ASN yang sah.
3. Tenaga pelayanan dan pekerjaan pendukung. Kebutuhan di bidang kebersihan, pengelolaan lingkungan, administrasi pelayanan, dan sektor pendukung lainnya harus direncanakan berdasarkan aturan ketenagakerjaan dan pengadaan yang berlaku.

Bagi Orang Asli Papua (OAP), pemekaran dapat menjadi kesempatan memperluas keterwakilan dalam birokrasi dan jabatan strategis melalui afirmasi yang terdapat dalam Pasal 29 PP Nomor 106 Tahun 2021, yang mengatur pengutamaan OAP dalam pengusulan kebutuhan, penerimaan, dan/atau pengangkatan ASN pada jabatan tertentu.

Pasal itu menyebut pengutamaan dimungkinkan sebesar 60 persen dan/atau paling banyak 80 persen, dengan pengecualian untuk jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus. PP Nomor 46 Tahun 2025 mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 106 Tahun 2021, tetapi bukan Pasal 29 mengenai afirmasi ASN OAP.

Ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan bahwa setiap jabatan di Kotamadya otomatis harus diisi OAP atau bahwa pemekaran langsung menghasilkan persentase keterwakilan tertentu. Pemerintah perlu menyiapkan data ASN OAP dan non-OAP yang terverifikasi, peta jabatan strategis, rencana pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme promosi yang transparan. Keterwakilan OAP perlu dinilai bukan hanya dari jumlah pegawai, melainkan juga akses terhadap jabatan pengambil keputusan dan kesempatan mengembangkan kompetensi.

Akhirulkalam, Kabupaten Mimika memiliki modal demografis, fiskal, dan ekonomi yang layak dijadikan bahan kajian pembentukan Kotamadya. Akan tetapi, data penduduk kabupaten dan besarnya APBD saat ini belum membuktikan bahwa calon Kotamadya telah memenuhi seluruh persyaratan hukum. Penentuannya membutuhkan pemetaan wilayah yang memenuhi ketentuan, perhitungan kapasitas keuangan, kajian pelayanan publik, serta proses administratif sesuai undang-undang.

Pemekaran seharusnya bukan proyek memperbanyak kantor dan jabatan. Ukuran keberhasilannya adalah pelayanan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan tata kelola yang lebih efektif. Bagi OAP, peluang menjadi pegawai dan pejabat harus dipersiapkan melalui afirmasi yang sesuai hukum, peningkatan kapasitas, dan sistem karier yang adil. Mimika perlu menyiapkan kajian dan datanya sejak sekarang, tetapi keputusan pemekaran harus ditentukan oleh kelayakan yang terbukti, bukan hanya oleh besarnya harapan.

Jadi dengan kata lain, prosesnya bisa cepat bisa juga masih membutuhkan waktu dalam hitungan tahun, bisa 5 hingga 10 tahun dan bahkan lebih lama lagi. Semua tergantung dari semua pihak terkait di Kabupaten ini yang bersama-sama menyiapkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi syarat pemekaran Kotamadya, yang pastinya sesuai Tupoksinya masing-masing.

Penulis: Jimmy