SALAM PAPUA (KENYAM) – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nduga, Festus Wompere, SIP, memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Nduga, Kenyam, Kamis (18/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Festus mengatakan dirinya mendapat mandat dari Bupati Nduga, Yoas Beon, SIP, untuk memimpin apel sekaligus menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh pegawai.

“Saya diminta memimpin apel pagi ini dan menyampaikan beberapa hal. Pertama mengenai absensi atau kehadiran pegawai yang menjadi perhatian kita bersama karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Kabupaten Nduga,” ujarnya kepada Salampapua.com.

Apel pagi para ASN di lingkup Pemkab Nduga, Papua Pegunungan di halaman kantor Bupati Nduga di Kenyam, Kamis (18/6/2026)(Salampapua.com/Elea Worom)

Ia menegaskan, kehadiran ASN bukan semata-mata berkaitan dengan hak atau insentif yang diterima, melainkan bentuk tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kabupaten Nduga perlu dibangun. Karena itu para pegawai harus selalu hadir dan menjalankan tugasnya di Kabupaten Nduga,” tegasnya.

Selain disiplin kehadiran, Festus juga menyoroti pentingnya pembaruan data nominatif pegawai. Ia meminta seluruh ASN secara rutin menyampaikan data tersebut kepada Badan Kepegawaian setiap bulan.

“Data nominatif pegawai sangat penting dan harus menjadi perhatian setiap ASN. Setiap bulan data tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian,” katanya.

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat eselon II dan III. Menurutnya, laporan tersebut wajib disampaikan sebagai bentuk transparansi atas penghasilan maupun aset yang dimiliki selama menjalankan tugas sebagai ASN.

Festus juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun dan mengirimkan data kinerja masing-masing kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Terdapat 23 OPD yang harus memperhatikan hal ini. Setelah data kinerja disusun, segera dikirimkan ke Bappeda,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan setiap organisasi kemasyarakatan yang beroperasi di Kabupaten Nduga agar mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nduga sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap organisasi masyarakat harus terdaftar di Kesbangpol dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sebelum memperoleh izin pendirian,” jelasnya.

Dalam apel tersebut, Festus juga menekankan pentingnya dukungan seluruh ASN terhadap upaya percepatan penurunan stunting yang merupakan program prioritas nasional. Pesan tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik.

Mengakhiri arahannya, Festus mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama membenahi berbagai fasilitas dan infrastruktur di Kabupaten Nduga, khususnya di ibu kota Kenyam.

“Mari kita memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang telah disampaikan. Ke depan, Kabupaten Nduga, terutama Kota Kenyam, harus terus dibenahi. Kantor bupati perlu ditata lebih baik, begitu juga ruas jalan mulai dari kawasan bandara dan fasilitas lainnya yang harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi