SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, bergerak cepat menangani dampak kekeringan serta mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Agustus 2026, Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di antara delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Nabire mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan dampak kekeringan dan karhutla yang melibatkan berbagai unsur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang, mengatakan kebakaran yang terjadi di wilayah Nabire sudah tergolong luar biasa sehingga membutuhkan penanganan bersama agar dampaknya tidak semakin meluas.
“Pemkab Nabire melibatkan lintas sektor, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemuda. Sudah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) secara inklusif,” ujar Yulianus kepada wartawan di Nabire, Kamis (27/8/2026).
Yulianus mengatakan surat keputusan (SK) pembentukan Satgas dibagikan pada Kamis dan tim langsung mulai beroperasi untuk melakukan pendataan, pemantauan serta penanganan kondisi di lapangan.
Sebagai pusat informasi dan koordinasi, posko Satgas berlokasi di Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nabire. Masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya terkait pangan, dapat menghubungi tim Satgas di lokasi tersebut.
Yulianus mengatakan kebakaran juga mengancam kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber bahan pangan pokok. Karena itu, Pemkab Nabire telah berkoordinasi dengan para kepala distrik, termasuk Distrik Siriwo, untuk mendata kebutuhan masyarakat terdampak.
“Tim khusus telah dibentuk untuk mendistribusikan bantuan beras langsung ke tingkat distrik hingga kampung,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan dan kebakaran tetap mendapatkan pasokan pangan selama kondisi darurat.
Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan, Pemkab Nabire juga menyiapkan bantuan air bersih secara gratis menggunakan mobil tangki. Wilayah yang disebut mengalami dampak kekeringan cukup parah antara lain Distrik Wadio dan Nabire Barat.
“Pemkab memerintahkan proyek irigasi dihentikan sementara agar pengaliran air bisa difokuskan ke pemukiman masyarakat,” ujar Yulianus.
Selain distribusi air bersih, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan sumur bor. Tim teknis dari Kodim ditunjuk untuk membangun sumur bor di sejumlah titik yang mengalami krisis air.
“Pemkab telah mengajukan bantuan 250 sumur bor dan lima unit mobil tangki ke BNPB Pusat dan sudah disetujui,” katanya.
Yulianus juga mengimbau pengusaha lokal, perbankan serta kontraktor besar di Nabire ikut berkontribusi dalam penanganan krisis air. Salah satu bentuk kontribusi yang didorong adalah pembangunan minimal satu sumur bor oleh setiap kontraktor.
Dampak kebakaran dan asap juga menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat maupun aktivitas penerbangan di Bandara Nabire.
Karena itu, Pemkab Nabire meminta Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, rumah sakit dan klinik meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk menambah jam pelayanan jika diperlukan.
“Pemkab perintahkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit, dan Klinik untuk meningkatkan serta menambah jam pelayanan,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan fasilitas kesehatan, khususnya Pustu maupun Puskesmas, yang tidak aktif memberikan pelayanan.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Nabire juga menginstruksikan seluruh kepala dinas memasang kamera pengawas atau CCTV di kantor masing-masing.
Langkah tersebut salah satunya untuk membantu mengantisipasi aktivitas pembakaran lahan yang dilarang selama kondisi kekeringan.
Yulianus menegaskan larangan membakar lahan, kebun, hutan maupun kawasan di pinggir jalan, termasuk ketika masyarakat membuka lahan baru.
“Pembakaran lahan berdampak buruk pada kesehatan anak-anak sekolah, mengganggu aktivitas warga, dan merusak lingkungan,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat di wilayah kota, distrik hingga kampung untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran.
Menurutnya, setiap keluhan atau persoalan yang dihadapi masyarakat sebaiknya segera disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi bersama tanpa melakukan tindakan yang justru berpotensi menimbulkan kebakaran dan merugikan masyarakat luas.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
