SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Distrik Mimika Baru memperkuat peran kader malaria sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi malaria di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, dengan menggelar pertemuan strategis bersama perwakilan kader malaria dari 11 kelurahan dan tiga kampung. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 50 Tahun 2026 tentang percepatan eliminasi malaria.
Penguatan kader dinilai penting mengingat Distrik Mimika Baru menjadi salah satu wilayah dengan kasus malaria tertinggi di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan data Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sebanyak 39.532 kasus malaria di Distrik Mimika Baru. Tingginya angka tersebut mendorong pemerintah distrik untuk memperkuat intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan kader sebagai garda terdepan di tingkat masyarakat.
Merlyn mengatakan, terdapat 109 kader malaria yang tersebar di 11 kelurahan dan tiga kampung. Pemerintah distrik berupaya memberikan dukungan operasional agar kader dapat menjalankan tugas lapangan secara lebih maksimal.
“Untuk segmen ini, kami upayakan kader malaria di tingkat kelurahan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk biaya transportasi lapangan. Nanti kami akan ajukan usulan tersebut dalam APBD Perubahan. Sedangkan untuk kader di tingkat kampung, berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), alokasinya akan masuk melalui Dana Desa,” ungkap Merlyn.
Menurutnya, keberadaan kader sangat penting dalam membantu petugas kesehatan menekan angka kasus malaria di tingkat masyarakat. Selama ini, kader masih mengandalkan insentif dari Perkumpulan Dokter Higiene Kesehatan Indonesia (Perdhaki), yang nilainya terbatas dan turut terdampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Beban kasus malaria di Mimika Baru masih sangat tinggi. Dengan adanya dukungan tambahan ini, diharapkan kinerja kader bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Merlyn menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi kader adalah melakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) terhadap warga yang dinyatakan positif malaria. Selain itu, kader juga memiliki peran dalam intervensi vektor dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dengan adanya dukungan operasional, kader diharapkan dapat kembali meningkatkan kegiatan survei jentik, pemeriksaan mandiri di luar kewajiban rutin Perdhaki, hingga memastikan pasien malaria mengonsumsi obat sesuai anjuran dan sampai tuntas.
Meski demikian, Merlyn menegaskan kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pendukung seperti timbangan, sarung tangan, serta masker tetap menjadi tanggung jawab instansi teknis kesehatan.
Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah (Timika-Nabire), Yulizar Kasma, mengapresiasi langkah Pemerintah Distrik Mimika Baru dalam memperkuat kapasitas dan dukungan bagi kader malaria.
Menurut Yulizar, penguatan kader merupakan salah satu kunci untuk memutus rantai penularan malaria, terutama karena masih ditemukan persoalan ketidakpatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan.
“Salah satu penyebab mengapa rantai penularan tidak selesai adalah karena warga yang positif malaria tidak minum obat sampai tuntas. Hal ini berpotensi menyebabkan kekambuhan dan penularan kepada orang lain. Untuk itu, pemantauan yang lebih masif melalui kader perlu kembali digalakkan,” ujar Yulizar.
Ia menilai kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dapat membantu memastikan pasien mengikuti pengobatan hingga selesai.
Pertemuan tersebut turut dihadiri penyuluh agama dari Kementerian Agama Mimika, staf UPTD Malaria Center, staf Distrik Mimika Baru, serta perwakilan UNICEF.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, serta edukasi masyarakat sehingga target eliminasi malaria di Distrik Mimika Baru dapat dicapai secara lebih efektif.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
