SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan menerapkan sistem merit dalam pengembangan karier serta pengisian jabatan.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa pemetaan potensi ASN masih menjadi tantangan. Dari total 8.993 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, baru 3.808 orang yang telah mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Sementara itu, 1.229 ASN lainnya belum mengikuti proses tersebut.

Hal itu disampaikan Johannes saat membuka kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 1.039 peserta, terdiri atas 250 pejabat eselon II dan III yang hadir secara langsung, 500 pejabat eselon IV melalui Zoom, serta 289 peserta yang mengikuti siaran langsung melalui kanal YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika.

Johannes mengatakan, penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk mengubah pola pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Ia menegaskan, promosi dan penempatan jabatan ke depan tidak lagi semata-mata bergantung pada keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi yang terukur melalui sistem manajemen talenta.

"Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta," tegas Johannes.

Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen untuk memberikan kesempatan yang adil kepada setiap ASN dalam mengembangkan karier. Penugasan dan promosi jabatan harus diberikan kepada pegawai yang memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu.

Johannes juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, seluruh ASN diminta terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam aspek manajerial, kompetensi teknis, sosial kultural, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Selain peningkatan kompetensi, ia menyoroti pentingnya pembenahan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut mencakup rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, kompetensi, kinerja, hingga potensi setiap ASN.

Data yang lengkap dan valid diperlukan sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengambil keputusan terkait pengembangan karier dan penempatan pegawai.

"Manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menerapkan manajemen talenta ASN. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang profesional dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.

Zudan menegaskan, meritokrasi bukan sekadar instrumen untuk menata pegawai, melainkan sarana mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

"Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN," kata Zudan.

Ia menilai Mimika memiliki peluang untuk mempercepat pembangunan apabila didukung aparatur yang kompeten dan sistem pengelolaan kepegawaian yang tepat.

Melalui penerapan manajemen talenta, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat mempercepat pemetaan potensi ASN sekaligus memastikan pengembangan karier dan pengisian jabatan berlangsung secara objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi