SALAM PAPUA (TIMIKA) – Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Timika menemukan dugaan penyalahgunaan antibiotik yang diperuntukkan bagi manusia untuk kepentingan usaha di sektor peternakan dan pertanian. Praktik tersebut diduga dilakukan sejumlah oknum pelaku usaha untuk meningkatkan hasil produksi.
Kepala Loka POM Timika, Rudolf S.P. Bonai, mengatakan penggunaan antibiotik manusia pada hewan ternak maupun tanaman sayuran berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dampaknya antara lain memicu resistensi antimikroba (AMR) dan meninggalkan residu antibiotik pada bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
"Penggunaan antibiotik sejatinya harus disertai dengan resep dokter di klinik atau fasilitas kesehatan (faskes) lainnya. Dalam kasus ini, bukan merupakan kelalaian pihak klinik atau faskes, melainkan ada oknum warga yang dengan sengaja meracik dan menggunakannya untuk kepentingan usaha sendiri," ujar Rudolf.
Ia menambahkan, beberapa jenis antibiotik masih ditemukan diperjualbelikan di kios-kios pertanian tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
"Itulah gunanya kami membentuk Tim Inspeksi untuk melakukan pengecekan sekaligus sosialisasi di toko pertanian dan peternakan yang biasanya menjadi titik penjualan antibiotik yang disalahgunakan ini," tegasnya.
Rudolf menjelaskan, resistensi antimikroba merupakan kondisi ketika bakteri atau mikroorganisme lain menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Akibatnya, infeksi yang disebabkan bakteri dapat semakin sulit diobati karena antibiotik yang biasa digunakan tidak lagi efektif.
Berdasarkan temuan di lapangan, praktik penyalahgunaan tersebut juga teridentifikasi di sektor pertanian di Timika. Antibiotik bahkan digunakan layaknya pestisida untuk tanaman. Padahal, penggunaan obat-obatan pada hewan ternak maupun tanaman harus mengikuti ketentuan dan pengawasan instansi teknis terkait.
Menanggapi persoalan tersebut, Loka POM Timika telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendorong penerbitan surat edaran mengenai pengawasan dan larangan peredaran antibiotik secara bebas. Langkah serupa juga didorong kepada pemerintah kabupaten.
"Selain surat edaran untuk menekan penyalahgunaan, kami juga memberikan instruksi kepada seluruh dinas terkait agar ikut mengawasi secara intensif. Alhamdulillah, surat edaran dari Gubernur sudah ada. Bupati Paniai juga telah menerbitkan surat edaran terkait bahaya penyalahgunaan antibiotik," pungkasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
