SALAM PAPUA (TIMIKA) – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Adat mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik jual beli tanah adat yang bertentangan dengan norma adat dan ketentuan hukum. Persoalan tanah ulayat dan ketidakjelasan tapal batas wilayah dinilai berpotensi memicu sengketa antarmarga hingga konflik antarsuku apabila tidak diselesaikan secara bijaksana.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarkabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Kabupaten Mimika, Rabu (18/11/2026).
Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, menegaskan bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, harga diri, sejarah, serta sumber kehidupan masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun.
"Tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua. Di dalamnya terkandung sejarah leluhur, hubungan kekerabatan, identitas suku, nilai budaya, hingga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat adat," katanya.
Menurutnya, setiap keputusan terkait tanah ulayat harus dilakukan secara matang dengan melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat, didasarkan pada informasi yang benar, serta memperhatikan norma adat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Praktik jual beli tanah adat yang tidak sesuai mekanisme adat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari sengketa kepemilikan, konflik antarmarga, konflik antarsuku, hingga hilangnya hak masyarakat adat atas tanah warisan leluhur.
Karena itu, Yulius mengajak masyarakat adat agar tidak mudah melepaskan tanah ulayat hanya demi kepentingan ekonomi sesaat.
"Setiap keputusan harus mempertimbangkan hak masyarakat pemilik tanah, persetujuan yang bebas berdasarkan informasi yang benar, serta kepentingan generasi yang akan datang," ujarnya.
Selain persoalan jual beli tanah adat, Pokja Adat MRP Papua Tengah juga menyoroti persoalan tapal batas antarkabupaten, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Mimika, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Yulius menjelaskan, persoalan batas wilayah bukan hanya menyangkut garis administrasi pemerintahan dalam peta, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, wilayah adat, hak ulayat, identitas suku, serta kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.
Ketidakjelasan tapal batas yang tidak diselesaikan dengan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan antarmasyarakat, bahkan konflik berkepanjangan.
"Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan tapal batas harus mengedepankan dialog, musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat adat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan tapal batas juga harus memperhatikan sejarah wilayah adat, kesepakatan antarsuku, keterangan para tokoh adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Pokja Adat MRP Papua Tengah menekankan lima hal penting. Pertama, melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan.
Kedua, mencegah praktik jual beli tanah adat yang tidak sesuai dengan norma adat dan ketentuan hukum, termasuk transaksi yang berpotensi merugikan masyarakat pemilik hak ulayat.
Ketiga, mendorong penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat maupun mekanisme hukum dengan mengedepankan perdamaian dan keadilan.
Keempat, mendorong penyelesaian tapal batas antarkabupaten secara damai dan bermartabat dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat yang berkepentingan.
Kelima, membangun kesadaran generasi muda agar memahami nilai dan makna tanah adat serta memiliki tanggung jawab menjaga warisan leluhur.
Yulius juga mengajak pemerintah daerah, aparat keamanan, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat di Papua Tengah.
Ia mengingatkan agar persoalan tanah dan batas wilayah tidak sampai merusak hubungan kekeluargaan serta persaudaraan masyarakat Papua yang telah diwariskan para leluhur.
"Tanah adat adalah warisan leluhur, bukan warisan untuk dihabiskan. Tanah adat adalah sumber kehidupan, bukan sumber perpecahan," katanya.
Menurutnya, batas wilayah seharusnya menjadi penanda administrasi pemerintahan, bukan alasan untuk memutus tali persaudaraan antarmasyarakat adat.
Melalui sosialisasi tersebut, MRP Papua Tengah berharap tumbuh kesadaran dan komitmen bersama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mencegah konflik pertanahan, serta menjaga keharmonisan hubungan antarsuku di seluruh wilayah Papua Tengah.
"Menjaga tanah adat bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang menjaga identitas, menghormati leluhur, dan memastikan generasi Papua mendatang tetap memiliki warisan kehidupan," pungkasnya.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi