SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menilai alokasi anggaran Program Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp1 miliar untuk penanganan kebersihan dan banjir di wilayahnya belum sebanding dengan luas wilayah serta kompleksitas persoalan yang dihadapi.
Menurut Merlyn, Distrik Mimika Baru merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk menangani persoalan lingkungan, khususnya banjir dan sampah.
"Kalau bagi kami, idealnya Rp3 miliar atau lebih. Saya melihat perencanaan ini masih menerapkan pola sama rata, padahal seharusnya bersifat proporsional sesuai beban masalah di setiap wilayah," ujar Merlyn saat ditemui di kantornya, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, anggaran padat karya tahun ini telah digunakan untuk menangani sejumlah titik rawan banjir, seperti kawasan Makarena, belakang Kantor Pos, dan belakang Keuskupan Agung Timika (KAT), yang kerap mengalami genangan saat hujan. Selain itu, dana juga dimanfaatkan untuk kegiatan kebersihan di sejumlah kelurahan.
Namun, menurutnya, besarnya kebutuhan penanganan di lapangan membuat anggaran tersebut cepat terserap tanpa mampu menjangkau seluruh persoalan yang ada.
"Penanganan banjir di tiga titik utama saja sudah membutuhkan biaya besar. Ditambah kegiatan kebersihan di beberapa kelurahan, sehingga anggaran tersebut terasa belum mampu menjawab seluruh kebutuhan," katanya.
Merlyn juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan program padat karya yang membatasi penggunaan alat berat. Padahal, di beberapa lokasi kondisi sedimentasi sudah sangat padat sehingga sulit ditangani hanya dengan tenaga manusia.
"Di belakang Kantor Pos sedimentasinya sudah sangat keras. Kami mencoba menggunakan tenaga manusia, tetapi dalam satu hari pekerjaan yang diselesaikan sangat sedikit. Akhirnya kami terpaksa menggunakan alat berat, bahkan alat tersebut sampai mengalami kerusakan karena beban kerja yang cukup berat," ujarnya.
Ia berharap ke depan pemerintah dapat menerapkan pola penganggaran yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat aktivitas, serta kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing distrik.
"Pola penganggaran harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah agar program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang optimal," tegasnya.
Meski demikian, Merlyn menyebut realisasi anggaran Program Padat Karya Tunai tahun 2026 di Distrik Mimika Baru telah mencapai 100 persen dengan fokus utama pada penanganan banjir dan peningkatan kebersihan lingkungan.
Ke depan, ia berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui deteksi dini dan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
"Jangan tunggu sampai menjadi masalah baru pemerintah turun. Kalau dari awal sudah ada deteksi dini dan informasi dari masyarakat, seharusnya kita bisa bergerak lebih cepat," katanya.
Merlyn juga mengingatkan bahwa penilaian kondisi darurat tidak semata-mata mengacu pada standar administratif, tetapi juga harus melihat dampak yang dirasakan masyarakat.
"Menurut standar tertentu mungkin genangan air belum masuk kategori bencana. Tetapi bagi masyarakat, ketika rumah dan lingkungan mereka sudah terendam, itu sudah menjadi bencana. Di situlah pemerintah harus hadir," pungkasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
