SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026), dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akas bersama Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Rapat dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Pj Sekda Abraham Kateyau, Plt Sekwan Sriyanti Ramping, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta 28 anggota DPRK Mimika.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Demokrat menyoroti lambannya realisasi anggaran hingga September 2026. Ketua Fraksi Demokrat, Dessy Putrika Ross Rante, S.E., menyebut realisasi belanja baru mencapai 48 persen, sedangkan realisasi fisik berada di angka 52 persen.
Menurut Fraksi Demokrat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan yang manfaatnya diharapkan segera dirasakan masyarakat.
“Fraksi Demokrat menekankan agar APBD Perubahan 2026 benar-benar memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Bidang yang menjadi sorotan utama adalah infrastruktur dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi UMKM,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang hingga Agustus 2026 disebut baru mencapai 29 persen. Selain itu, belanja modal diminta diarahkan pada proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Fraksi Demokrat turut menekankan pentingnya pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara transparan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta penguatan disiplin kinerja OPD agar keterlambatan pelaksanaan program tidak kembali terjadi.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Demokrat menyatakan tetap mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Demokrat berharap pembahasan APBD-P 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
