SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua, yang berlangsung 23–24 September 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari lima provinsi dan 12 kabupaten di Tanah Papua. Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam pengelolaan logistik serta peralatan penanganan darurat bencana.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, disebutkan bahwa Tanah Papua merupakan salah satu wilayah dengan risiko bencana yang tinggi. Karena itu, inventarisasi dan verifikasi kebutuhan logistik dinilai menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
“Koordinasi yang efektif dapat menghemat sumber daya, mempercepat respons, dan yang paling penting menyelamatkan nyawa,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Rabu (23/9/2026).
Gubernur juga menyoroti masih terbatasnya kapasitas sejumlah daerah, antara lain belum tersedianya gudang logistik standar, tenaga terlatih, serta sistem informasi yang memadai.
Untuk itu, pemerintah daerah di Tanah Papua didorong mengintegrasikan sistem informasi manajemen logistik, meningkatkan pelatihan secara berkelanjutan, serta menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kesiapsiagaan bencana.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antardaerah, sehingga penanganan darurat bencana di Tanah Papua dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan akuntabel,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala BPBD Mimika, Agustina Rahaded, mengatakan kesiapan logistik dan peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, rakor tersebut menjadi langkah untuk memverifikasi kebutuhan riil di lapangan, menghindari tumpang tindih data maupun bantuan, serta memastikan distribusi logistik dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Rakor tersebut diikuti perwakilan Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo, Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Biak Numfor, Supiori, Sarmi, Paniai, Puncak, Nabire, dan Manokwari.
Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan BPBD Provinsi Papua.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
