SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika mulai memperkuat transformasi pelayanan kesehatan hingga tingkat kampung dan kelurahan melalui pelatihan Integrasi Layanan Primer (ILP) bagi tenaga kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKDK).
Pelatihan Angkatan I yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut diikuti tenaga kesehatan dari 19 puskesmas dan 44 Pustu. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Jumat (6/11/2026), dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar, Irwan, S.KM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Mimika, Marselino Mameyau, S.KM., mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan di Pustu yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal.
Menurut Marselino, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan di lapangan, mulai dari rendahnya kunjungan masyarakat hingga kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan dari puskesmas induk terhadap petugas yang bertugas di Pustu.
"Belum maksimal itu mungkin petugas mau melayani tetapi pasien yang datang kurang. Ada juga yang bekerja sendiri dan berpikir tidak ada kontrol dari Kepala Puskesmas," ujarnya.
Melalui pelatihan ILP, Dinkes Mimika berharap para perawat dan tenaga kesehatan di Pustu dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan setelah kembali ke wilayah kerja masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL, mengatakan tenaga kesehatan di Pustu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan sehingga dituntut lebih aktif menjangkau masyarakat.
"Teman-teman di Pustu adalah ujung tombak pelayanan. Konsep ILP menuntut adanya perubahan pola pikir dan perilaku kerja. Kita tidak lagi sekadar menunggu pasien, tetapi harus aktif melakukan jemput bola ke masyarakat," katanya.
Sisma juga mengingatkan pentingnya pembaruan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) secara berkala. Data tersebut harus dipajang di Pustu sebagai instrumen untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat, mulai dari bayi, balita hingga ibu hamil.
"PWS itu alat ukur kita untuk melihat tren kesehatan di wilayah kerja. Instrumen itu harus dipajang dan terus diperbarui, bukan hanya disimpan dalam catatan," tegasnya.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Dinkes Mimika juga tengah membenahi administrasi dan memperkuat infrastruktur kesehatan.
Upaya tersebut antara lain melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Pustu sebagai salah satu persyaratan pendukung digitalisasi layanan kesehatan serta pengusulan bantuan sarana kepada Kementerian Kesehatan, termasuk pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Melalui pelatihan ini, Dinkes Mimika berharap penerapan ILP dapat berjalan optimal hingga tingkat kampung dan kelurahan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih aktif, merata, dan berkualitas.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
