SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan anak terlantar guna memastikan mereka memperoleh perlindungan dan hak-hak dasar secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinsos Mimika, Hasan Kemong, dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemantauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (23/6/2026).

Menurut Hasan, penanganan anak terlantar tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, hingga komunitas lokal.

“Anak terlantar membutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan sistem intervensi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengatakan tantangan penanganan anak terlantar masih cukup besar, terutama di wilayah yang menghadapi berbagai persoalan sosial. Karena itu, kepedulian dan kerja sama semua pihak menjadi kunci dalam memastikan anak-anak mendapatkan perhatian yang layak.

“Konsep utama yang kami dorong adalah kepedulian. Kita harus berkolaborasi agar anak-anak terlantar mendapatkan perhatian dan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika, Johana AB Arwam, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa penanganan anak terlantar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kesehatan mental.

Menurut Johana, jumlah anak terlantar terus meningkat dari tahun ke tahun yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi keluarga, tekanan ekonomi, hingga pengalaman kekerasan yang dialami anak.

Ia mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental dapat mendorong anak-anak pada perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat adiktif seperti lem, ganja, maupun narkotika lainnya.

“Kader di lapangan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka tidak hanya mendampingi anak-anak, tetapi juga harus memperhatikan kondisi keluarga, mulai dari kebutuhan pangan hingga kelayakan tempat tinggal,” ujarnya.

Karena itu, DP3AP2KB mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, serta pihak swasta untuk memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar di Mimika.

“Dukungan kebijakan dan tindak lanjut nyata sangat dibutuhkan agar anak-anak yang kurang beruntung tetap memperoleh perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh sehat serta meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Johana.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi