SALAM PAPUA (TIMIKA)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi manajemen risiko strategis, risiko operasional, serta efektivitas pengendalian korupsi yang diselenggarakan Inspektorat Mimika di Aula Kantor Bapenda, Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang menegaskan pentingnya penerapan tiga konsep utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni tata kelola (governance), manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut Johannes Rettob, tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai arah dan pedoman agar organisasi perangkat daerah tidak kehilangan tujuan, termasuk melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan terus diperkuat ke depan.

Sementara itu, manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai ketidakpastian serta hambatan sejak tahap perencanaan program pembangunan. Adapun SPIP menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

“SPIP ini menjadi alat pengendalian agar risiko tetap dalam batas yang dapat diterima dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintahan,” ujar Johannes.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mengubah pola pikir seluruh aparatur dari level pimpinan hingga staf pelaksana, karena setiap jenjang memiliki tanggung jawab dan risiko kerja masing-masing.

Melalui penguatan manajemen risiko ini, Pemkab Mimika berharap dapat mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak dini.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah diberikan.

Ia menjelaskan bahwa setiap hasil pemeriksaan, bimbingan, maupun surat perintah tindak lanjut dari BPKP akan disampaikan melalui Inspektorat kepada masing-masing perangkat daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Kriso juga berharap kehadiran BPKP dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Mimika.

“Peserta dipersilakan untuk berkonsultasi kapan saja, bahkan di luar jam kerja, terutama terkait manajemen risiko strategis dan operasional yang bermuara pada penerapan SPIP,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi