SALAM PAPUA (NABIRE)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi di Ballroom Bandara Lama Nabire, Selasa (9/6/2026) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Dinas Kominfo kabupaten se-Papua Tengah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengelolaan sistem elektronik dan keamanan informasi.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memberikan materi strategis dan teknis terkait keamanan siber, tata kelola informasi, manajemen risiko siber, penanganan insiden, hingga penguatan kelembagaan persandian daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Papua Tengah, Ham Nawipa, dalam laporannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, transformasi digital memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa ancaman keamanan siber yang semakin kompleks.

“Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan aman. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang keamanan siber menjadi kebutuhan yang sangat penting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terkait kebijakan dan tata kelola keamanan siber, meningkatkan kemampuan teknis dalam menghadapi ancaman digital, memperkuat budaya sadar keamanan informasi, serta mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan berkelanjutan.

Selain itu, Bimtek ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BSSN dalam membangun ekosistem keamanan siber nasional.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, menyampaikan apresiasi kepada BSSN atas dukungan dan pendampingan dalam penguatan keamanan siber di daerah.

Ia menegaskan bahwa Papua Tengah memiliki visi pembangunan “Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan” yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta peningkatan indeks SPBE.

Menurutnya, di era digital saat ini, data telah menjadi aset strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan daerah.

“Ancaman terhadap data bukan lagi ancaman biasa, tetapi dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Victor Fun menegaskan bahwa keamanan siber merupakan bagian penting dari pertahanan negara dan daerah, seiring dengan pesatnya transformasi digital di Papua Tengah.

Ia mengingatkan bahwa digitalisasi tanpa keamanan ibarat membangun rumah megah tanpa pintu dan kunci, sehingga sangat rentan terhadap ancaman siber.

“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab Kominfo atau tenaga teknis, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai aparatur pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesadaran manusia dalam menjaga keamanan informasi, termasuk penggunaan sistem dan data secara bijak untuk menghindari celah keamanan.

Victor juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta membangun budaya kerja yang sadar keamanan informasi.

“Ketika data masyarakat terlindungi, pelayanan publik berjalan baik, dan sistem pemerintahan aman, maka kepercayaan publik akan semakin kuat, dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi