SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pertemuan dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Tanah Papua, di Ballroom Kantor BPKAD Mimika, Kamis (30/7/2026), menjadi momentum bagi sejumlah kepala daerah di Tanah Papua untuk menyampaikan pemikiran konstruktif dan bahkan kritis dalam upaya mengimplementasikan Percepatan Pembangunan di Papua.
Kritik pun di antaranya datang dari Bupati Mimika dan Bupati Nabire yang menyoroti adanya kesenjangan perhatian Pemerintah Pusat kepada Papua dibanding luar Papua, khususnya Jawa.
Bupati Mimika Johanes Rettob menyampaikan kritik tajam kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait ketidakadilan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Bupati yang akrab disapa John Rettob ini menegaskan bahwa Papua masih tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa yang sudah menikmati jalan tol dan jembatan layang.
“Orang Papua sudah pernah naik pesawat tapi belum pernah naik mobil, ini kondisi kami di wilayah Pegunungan. Kami punya 13 lapangan terbang, sehingga biaya transportasi habis hanya untuk udara. Jembatan satu pun tidak ada,” ujarnya.
Bupati John menegaskan bahwa infrastruktur adalah urat nadi pembangunan. Tanpa konektivitas jalan dan jembatan, mimpi menyejahterakan masyarakat Papua hanya akan menjadi ilusi.
Bahkan dirinya menyoroti empat persoalan utama yakni situasi geopolitik dan kenaikan harga, proyek strategis nasional yang tidak transparan, janji politik daerah yang terhambat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), isolasi wilayah selatan Papua yang belum tersambung, serta ketimpangan alokasi anggaran nasional.
“Uang di Jakarta banyak sekali, saya catat, mulai dari ketahanan pangan Rp165 Triliun, makan bergizi gratis Rp 335 Triliun, pendidikan bermutu Rp 769 Triliun, infrastruktur Rp 300 Triliun. Tapi kami di daerah harus mengemis untuk dapat bagian. Padahal uang itu datang dari Papua, kenapa dikembalikan sedikit?” ungkap Bupati John.
Ia pun meminta Bappenas untuk memperjuangkannya agar dana pembangunan tidak hanya tersentralisasi di Jakarta, melainkan diprioritaskan untuk membuka isolasi Papua melalui konektivitas darat.
“Kalau infrastruktur tidak ada, Papua sehat dan sejahtera hanya mimpi,” katanya.
Bupati Nabire, Mesak Magai pun mengungkapkan hal yang sama. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Papua, dengan pernyataan keras: “Babi saja naik pesawat, ayam saja naik pesawat. Tapi orang Papua belum pernah naik mobil.”
Menurutnya, tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk jalan dan jembatan, Papua akan terus menghadapi inflasi tinggi karena biaya transportasi udara yang mahal
Bupati Mesak juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K. Awalnya gaji ditanggung pusat, namun kini dibebankan ke daerah melalui DBH dan PAD.
“Belanja pegawai seharusnya tanggung jawab pusat, bukan daerah. Bahkan menurut saya program pusat seperti Koperasi Merah-Putih dan kampung nelayan tidak efektif di Papua,” pungkas Mesak.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
