SALAM PAPUA (TIMIKA) – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, selaku Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua memaparkan 12 point kesepakatan 6 Gubernur bersama Bupati dan Walikota se-Tanah Papua atau yang dikenal dengan sebutan “12 Point Kesepakatan Timika” sebagai bentuk terobosan pemikiran dan semangat untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Hal ini diungkapkan Meki Nawipa saat menyampaikan sambutan di hadapan Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard pada kegiatan Dialog Strategis percepatan pembangunan Papua sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, yang dihadiri Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Tanah Papua, dan diselenggarakan di Ballroom Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Kamis (30/7/2026).

Meki mengatakan bahwa kehadiran Otsus merupakan harapan besar dan babak baru untuk perubahan Papua yang lebih baik untuk 20 tahun ke depan.

Harapan itu diwujudkan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Papua, sebagai arah besar pembangunan Papua 2022-2041. Rencana Induk tersebut kemudian dijabarkan kedalam jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029 yang memuat 19 program prioritas untuk mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

“Dalam konteks nasional, Papua memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya alam mendukung Astacita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, pengembangan investasi bagi kesesejahteraan masyarakat Papua,” ungkapnya.

12 Point Kesepakatan Timika

Meki kemudian memamaparkan 12 Point Kesepakatan Timika oleh 6 Gubernur se-Tanah Papua, yakni:

Pertama, Asosiasi Gubernur berkomitmen penuh mendukung penuh Astacita Presiden.

Kedua, Asosiasi Gubernur mendorong tetap dilanjutkannya program strategis nasional berupa percepatan penuntasan jalan Trans Papua, BBM satu harga, KEK Sorong, Destinasi Pariwisata Raja Ampat, Kawasan Industri Bintuni dan Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Nabire, Biak, Timika, Merauke, Kawasan Industri Timika, Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan untuk mendukung Astacita ketahanan pangan dan energi-nya Bapak Presiden.

Ketiga, Asosiasi Gubernur mendorong percepatan pembangunan infrastuktur kawasan di pusat pemerintahan provinsi di 4 Daerah Otonom Baru.

Keempat, Asosiasi Gubernur mendorong pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim task force di setiap provinsi untuk memperkuat tata kelola dana otsus serta Revisi Undang-undang Otsus Papua.

Kelima, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta implementasi pelaksanaan RIPPP dan RAPPP.

Keenam, Asosiasi Gubernur berkomitmen mengawal peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana arahan dan janji Bapak Presiden di Istana pada 16 Desember 2025, sudah terwujud.

Ketujuh, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua sebagai Provinsi Olahraga yang memiliki payung hukum berupa Inpres maupun Perpres.

Kedelapan, Asosiasi Gubernur berkomitmen memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala daerah Provinsi melalui pembentukan legalitas badan hukum dan sekretariat asosiasi di setiap provinsi yang dipimpin oleh Sekda di masingmasing provinsi sebagai wadah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Kesembilan, Asosiasi Gubernur berkomitmen membangun kolaborasi dengan Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, Komite Eksekutif Papua dalam percepatan pembangunan Papua.

Kesepuluh, Asosiasi Gubernur berkomitmen untuk fokus pada program unggulan berupa pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan nonOAP, Sekolah Sepanjang Hari, Beasiswa Pendidikan bagi OAP, Jaminan Kesehatan OAP dan perlindungan sosial bagi OAP rentan.

Kesebelas, Asosiasi Gubernur berkomitmen bahwa kekayaan alam di Tanah Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, namun menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua secara adil dengan filosofi “satu untuk enam, enam untuk satu.”

Kedua belas, Asosiasi Gubernur berkomitmen melakukan pertemuan rutin paling sedikit satu kali dalam setahun, untuk merumuskan kebijak strategis kepada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan lainnya.

Urgensi Percepatan Pembangunan Papua Bagi Indonesia Emas 2045

Menurut Meki, kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di wilayah yang sudah maju, tetapi juga dari keberhasilan negara mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua, memperluas akses layanan dasar dan konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan negara secara adil dan setara.

Oleh karena itu, percepatan pembangunan Papua menjadi bagian penting dari agenda pemerataan nasional dan konsolidasi pembangunan di Wilayah Timur Indonesia.

“Besar harapan kami, bahwa dialog ini tidak hanya berupa seremonial semata, tapi bisa menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berawal dari terbitnya matahari dari Timur, yaitu pemerataan pembangunan Nasional yang dimulai dari Timur Indonesia yaitu Tanah Papua,” tutupnya.

Penulis/Editor: Jimmy