SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu sekaligus mendorong penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum di Papua Tengah.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, didampingi Wakil Ketua Komisi III Soedeson Tandra bersama 10 anggota komisi lainnya, yakni Bimantoro Wiyono, Sarifuddin Sudding, Nasyirul Falah Amru, Teuku Ibrahim, Nabil Husain, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Rudianto Lallo, I Nyoman Parta, Benediktus Kabur Harman, dan Yustinus Khristiandi.

Rombongan tiba di Bandara Mozes Kilangin, Timika, sekitar pukul 05.30 WIT dan disambut Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah. Turut menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jefferdian, S.H., M.H., Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong.

Kunjungan kerja tersebut mengusung tema "Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu di Provinsi Papua Tengah" sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah.

Usai penyambutan di bandara, rombongan dijadwalkan mengikuti rapat kerja bersama unsur penegak hukum di Hotel Rimba Papua, Timika. Pertemuan tersebut melibatkan Polda Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari tantangan keamanan, kendala operasional yang dihadapi aparat di lapangan, hingga upaya memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Papua Tengah.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPR RI berharap memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum di Papua Tengah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan maupun dukungan legislatif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi