SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan pentingnya efisiensi program pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta agar seluruh rekomendasi dari DPRK Mimika segera dicatat dan ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun berjalan.

“Kita sudah selesai LKPJ, semua rekomendasi saya harap dapat ditindaklanjuti (para OPD). Sekarang kita masuk APBD-P (2026, Red), DPRK minta Paripurna APBD-P dilaksanakan akhir Agustus. Jadi kita masih ada beberapa waktu,” ujar Bupati John Rettob saat memimpin Apel Gabungan, di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).

Bupati John menekankan agar program APBD Perubahan (APBD-P) 2026 yang akan diajukan oleh setiap OPD benar-benar prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.

Ia mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang direncanakan tanpa dasar yang jelas, karena hal itu hanya memperlambat pelaksanaan pembangunan.

“Kita harus fokus pada program yang betul-betul bermanfaat. Kalau tidak bisa dikerjakan, jangan dimasukkan program, karena itu hanya menghambat. Mulai tahun depan, perencanaan harus dilakukan sejak awal tahun agar tidak terlambat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati John menyoroti kondisi nasional yang penuh tantangan, termasuk kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang berdampak pada fiskal daerah.

Ia kembali mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus bertanggung jawab menjalankan tugas dengan baik, meski situasi ekonomi nasional sedang sulit.

“Dengan situasi saat ini memang tantangannya cukup dirasakan, mulai dari kenaikan harga seluruh dunia dan tantangan lainnya, tapi saya yakin kita bisa bekerja dengan tanggung jawab yang baik,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy