SALAM PAPUA (NABIRE) – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggabaik, meminta Kapolda Papua Tengah bersama Kapolres Mimika menindak tegas para pelaku kejahatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang antarkelompok yang berlangsung di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.
Agustinus menilai konflik yang terjadi di Mimika telah menimbulkan banyak korban jiwa sehingga aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini sudah meledak puluhan nyawa yang terjadi di Kabupaten Mimika. Seolah-olah di Mimika itu tidak ada hukum. Hukum ini tersembunyi di Mimika,” ujar Agustinus saat konferensi pers di ruang kerjanya di Nabire, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Kwamki Narama tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan adat, melainkan sudah masuk dalam ranah tindak pidana.
“Itu bukan masalah adat, ini masalah kriminal murni. Pembunuhan terjadi dalam rumah, pembunuhan terjadi di pinggiran,” katanya.
Karena itu, Agustinus meminta Kapolda Papua Tengah bersama Kapolres Mimika segera melakukan penegakan hukum dan menangkap para pelaku pembunuhan.
“Kami minta kepada Kapolda Papua Tengah bersama Kapolres Mimika agar ditindak tegas sesuai mekanisme hukum yang ada,” tegasnya.
Ia menegaskan, hukum positif harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan.
“Segera menegakkan hukum positif dan segera tangkap pelaku-pelaku pembunuhan terhadap sesama yang terjadi di Mimika ini,” ujarnya.
Agustinus juga menilai konflik tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan persoalan adat. Menurut dia, kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa merupakan tindak kriminal yang harus diproses secara hukum.
“Karena itu bukan persoalan adat. Tidak ada persoalan adat yang terjadi di Mimika, yang ada adalah kriminal murni. Perselingkuhan akhirnya korban nyawa berjatuhan,” katanya.
Ia meminta aparat tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah dan aparat keamanan harus menunjukkan kewibawaan negara dengan memastikan hukum tetap berjalan.
“Sekarang kami minta agar Kapolda segera melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan di Mimika. Tidak boleh membiarkan, hukum tidak boleh lemah, pemerintah tidak boleh kalah dari masyarakat,” tegas Agustinus.
Menurutnya, aksi kekerasan yang terjadi juga telah bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku di masyarakat.
“Dengan cara-cara seperti ini, ini sudah melanggar hukum agama, hukum pemerintah maupun hukum adat. Itu sudah melanggar, sudah jelas-jelas sudah melanggar hukum positif maupun hukum agama dan pemerintah, apa itu hukum adat,” katanya.
Oleh karena itu, Agustinus meminta Bupati Mimika bersama Kapolres Mimika tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan konflik serta mengamankan seluruh pihak yang terlibat.
Ia menyebut, baik pihak Nduga Wame maupun pihak Dang yang terlibat dalam konflik harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Tidak boleh diam, harus betul-betul bertindak dan menegakkan hukum positif dan menangkap semua pelaku-pelaku kejahatan, baik pihak sebelah Nduga Wame maupun pihak Dang, harus ditangkap semuanya,” ujarnya.
Agustinus juga meminta aparat mengamankan pihak-pihak yang disebut sebagai pemilik perang maupun pengikutnya agar konflik tidak terus berlanjut dan situasi keamanan di Mimika dapat kembali kondusif.
“Baik wemum-wemum atau pemilik perang maupun pengikut-pengikutnya diamankan, supaya betul-betul Mimika itu kelihatan, itu namanya hukum,” katanya.
Ia mempertanyakan konsistensi penegakan hukum di Mimika. Menurutnya, aparat harus memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh bentuk pelanggaran hukum, termasuk ketika terjadi pembunuhan.
“Negara kita ini katanya negara hukum, tapi masyarakat baku bunuh kita biarkan. Kalau orang mencuri ikan di kolam samping rumah tetangganya, wah polisi bicara nomor satu. Tapi kalau orang baku bunuh di depan mata polisi, polisi membiarkan, itu aneh,” ujarnya.
Agustinus berharap aparat keamanan segera menangani konflik Kwamki Narama secara serius dan memastikan para pelaku diproses sesuai hukum agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
