SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 242 dari total 315 paket pengadaan tahun anggaran 2026 telah didelegasikan untuk diproses melalui BPBJ.

Jumlah tersebut setara dengan 76,83 persen dari seluruh paket yang tercatat dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sementara 73 paket lainnya masih ditangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kepala BPBJ Mimika, Anton Pasoro, mengatakan 73 paket tersebut belum didelegasikan ke BPBJ karena sejumlah alasan teknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

“Dari 315 paket, 242 sudah masuk ke BPBJ, sementara 73 paket masih ditangani langsung oleh PPK,” ujar Anton saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian paket yang masih ditangani PPK diproses melalui mekanisme mini kompetisi dalam e-purchasing. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 7–14 hari hingga penetapan pemenang.

Menurut Anton, pelaksanaan paket melalui PPK dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat realisasi pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

Namun, ia mengakui terdapat sejumlah paket yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu serta kondisi anggaran menjelang pembahasan perubahan APBD.

“Kami harap PPK segera menyurat ke BPBJ untuk menghentikan proses tender di LPSE bagi paket yang tidak bisa dilanjutkan, agar tidak menimbulkan beban administrasi di akhir tahun,” harapnya.

Anton menegaskan BPBJ Mimika akan terus melakukan koordinasi dengan para PPK untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus mendorong penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi