SALAM PAPUA (NABIRE) – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menemui Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat DPR Papua Tengah terkait permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI bersama pihak terkait dan masyarakat Papua Tengah.

Dalam pertemuan itu, John menyampaikan bahwa situasi kekerasan dan keamanan di Papua Tengah perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan DPR RI karena berdampak terhadap masyarakat, aparat keamanan, serta proses pembangunan di daerah.

“Kami meminta agar Komisi I DPR RI dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat Papua Tengah. Kalau memungkinkan, Komisi I juga dapat melakukan kunjungan kerja ke Papua Tengah untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan,” ujar John dalam keterangan tertulisnya kepada Salampapua.com, Selasa (16/9/2026).

Menurut John, penyelesaian persoalan di Papua Tengah perlu melibatkan dialog dan mendengarkan secara langsung berbagai pihak yang terdampak.

“Dengan demikian, DPR RI dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keamanan, kehidupan masyarakat, serta dampak kekerasan terhadap pembangunan di Papua Tengah,” katanya.

Selain permohonan RDPU dan kunjungan kerja, John juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penarikan pasukan non-organik dari Papua Tengah.

Menurutnya, aspirasi tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat dalam berbagai aksi di DPR Papua Tengah.

“Kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah mengenai penarikan pasukan non-organik. Aspirasi ini sering disampaikan oleh massa dalam aksi-aksi di DPR Papua Tengah. Karena itu, kami berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dan dibahas secara serius di tingkat DPR RI,” tegasnya.

John mengatakan DPR Papua Tengah akan terus menjalankan fungsi representasi dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah kepada pemerintah pusat dan lembaga negara yang memiliki kewenangan.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dalam membahas persoalan keamanan dan kondisi masyarakat di Papua Tengah.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat hidup aman, pembangunan dapat berjalan, dan semua pihak dapat mencari jalan keluar melalui dialog serta mekanisme konstitusional,” pungkasnya.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi