SALAM PAPUA (KENYAM) – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Muh Tahir, S.Pd., S.AP., M.AP., meminta seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk segera melapor ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dan meminta surat keterangan aktif melaksanakan tugas.
Hal tersebut disampaikan Muh Tahir usai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Nduga, Senin (7/9/2026).
“Dan juga melapor bahwa yang bersangkutan sudah siap bertugas di OPD masing-masing,” ujarnya.
Suasana apel pagi para ASN di lingkup Pemkab Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Plt Sekda, Muh Tahir, Senin (7/9/2026)(Salampapua.com/Elea Worom) Selain itu, Muh Tahir meminta bendahara dan pimpinan OPD mempercepat pengurusan insentif ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga proses pembayaran tidak mengalami keterlambatan.
Terkait rumah dinas, ia menilai perlu dilakukan penertiban dan pendataan seluruh rumah dinas yang berada di Kabupaten Nduga. Untuk itu, Kepala Dinas Perumahan diminta segera melakukan pendataan agar rumah dinas dapat diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di Nduga.
“Rumah dinas yang ada perlu didata dan nantinya diperuntukkan bagi para ASN pegawai yang ada di Nduga,” katanya.
Muh Tahir juga menekankan pentingnya pemenuhan dokumen terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Menurutnya, MCP penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nduga.
Ia meminta OPD yang tergabung dalam MCP agar segera menyerahkan dokumen yang telah siap untuk diinput melalui Inspektorat Kabupaten Nduga.
Sementara itu, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Muh Tahir meminta pejabat eselon II dan III segera melakukan pengisian laporan tersebut. Jika mengalami kendala, pejabat terkait diminta berkonsultasi dengan admin di BKPSDM Kabupaten Nduga maupun Inspektorat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pengelolaan Bandara Kenyam. Kepala Dinas Perhubungan diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan menugaskan staf atau personel sebagai perwakilan pemerintah daerah di bandara.
Menurutnya, keberadaan perwakilan Pemkab Nduga di bandara penting untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas penerbangan.
“Itu penting supaya kita ada perwakilan di sana. Jangan semua hal orang lain yang mengurusi. Tupoksi kebandaraan yang seharusnya ada di Dinas Perhubungan perlu ada orang-orang yang bertugas di situ yang memang betul-betul ditugaskan oleh Pemkab Nduga,” pungkasnya.
Penulis/Editor: Sianturi