SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menargetkan terwujudnya integrasi Satu Data Kabupaten Mimika secara real time pada 2026 sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi.
Target tersebut disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menuju Pemerintah Digital di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (8/7/2026).
Menurut Johannes, integrasi data menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
"Satu Data Kabupaten Mimika nantinya dapat diakses melalui aplikasi Mimika Center atau Kota Cerdas Mimika, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai data dan informasi secara terbuka dalam satu platform," ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, mulai dari pelayanan perizinan, pembayaran pajak, administrasi pemerintahan, hingga layanan publik lainnya sehingga tidak lagi berjalan secara terpisah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Johannes juga menekankan pentingnya percepatan penerapan tanda tangan elektronik di seluruh perangkat daerah, standarisasi aplikasi pelayanan, serta penguatan integrasi data lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital hanya dapat dicapai apabila seluruh OPD meninggalkan ego sektoral dan membangun sinergi dalam pengelolaan data.
"Prinsip kerja kita hanya ada tiga, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Selanjutnya akan dibentuk tim verifikasi dan validasi untuk memastikan kualitas, akurasi, dan keseragaman data yang dihasilkan," tegasnya.
Ia berharap pengembangan SPBE menjadi Pemerintah Digital mampu mempercepat proses birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan konsep Kota Cerdas Mimika, seluruh urusan pemerintahan diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat, terpadu, transparan, dan akuntabel," katanya.
Johannes juga berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan oleh seluruh OPD, sehingga manfaat transformasi digital benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya berharap hasil FGD ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien," pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
